FILSAFAT SAINS

Kecerdasan Buatan di Indonesia: Sebuah Refleksi Aksiologis antara Nilai, Etika, dan Transformasi Sosial  

Oleh: Dini Fajar Triana

 Sumber: Diolah oleh Canva

Ketika seorang petani kopi mulai menggunakan aplikasi berbasis AI untuk memprediksi pola hujan dan potensi serangan hama, atau ketika seorang guru IPA di daerah pesisir Mukomuko memanfaatkan chatbot untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih interaktif, kita sedang menyaksikan transformasi teknologi yang jauh melampaui sekadar otomasi. Di balik layar smartphone dan algoritma yang bekerja tanpa henti, tersimpan pertanyaan filosofis fundamental: nilai apa yang sebenarnya kita tanamkan dalam teknologi ini? Untuk siapa AI diciptakan, dan ke arah mana ia mengarahkan masyarakat Indonesia? Pada tahun 2024, adopsi AI di Indonesia mengalami akselerasi signifikan, dari layanan kesehatan hingga sistem pendidikan daring. Namun, di tengah euforia kemajuan teknologi ini, kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya: apakah kita sudah memahami implikasi nilai dan makna dari teknologi yang kita adopsi dengan begitu cepat? Inilah saatnya kita membawa diskusi AI keluar dari ranah teknis semata, menuju ruang refleksi yang lebih dalam melalui kacamata filsafat sains, khususnya dalam dimensi aksiologi, cabang filsafat yang mempertanyakan nilai dan kebaikan.

Aksiologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai, memaksa kita untuk tidak hanya bertanya “apa yang bisa dilakukan AI?” tetapi “apa yang seharusnya dilakukan AI?” dan “nilai-nilai apa yang terkandung dalam setiap keputusan algoritmik?” Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, nilai-nilai lokal yang kuat, dan struktur sosial yang kompleks.

Dalam perspektif aksiologi, AI bukanlah entitas netral. Sejumlah peneliti menegaskan bahwa AI bukanlah teknologi yang netral, sebab setiap algoritma dibangun di atas data dan asumsi nilai tertentu yang dapat menghasilkan bias struktural. O’Neil (2016) menyebut algoritma sebagai “weapons of math destruction” ketika nilai-nilai yang tertanam di dalamnya justru memperkuat ketidakadilan sosial. Setiap model machine learning dilatih dengan data yang mengandung bias historis, setiap algoritma dirancang dengan asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang “baik” atau “optimal”, dan setiap sistem AI mencerminkan prioritas nilai dari penciptanya. Ketika perusahaan teknologi asing merancang AI untuk pasar Indonesia, nilai-nilai apa yang mereka tanamkan? Apakah sistem rekomendasi konten mempertimbangkan keberagaman budaya Indonesia, ataukah justru memperkuat homogenisasi digital?

Lebih jauh, aksiologi mempertanyakan tujuan akhir (telos) dari teknologi AI. Apakah AI di Indonesia dikembangkan untuk kesejahteraan bersama (common good), ataukah sekadar untuk efisiensi ekonomi dan akumulasi kapital? Pertanyaan ini krusial karena menentukan arah pembangunan AI nasional. Jika kita tidak secara sadar merumuskan kerangka nilai yang hendak diwujudkan melalui AI, maka kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh pihak lain. UNESCO (2021) menekankan bahwa pengembangan AI harus dilandasi kerangka nilai yang menjunjung martabat manusia, keadilan, dan keberagaman budaya, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki konteks sosial unik.

Indonesia memiliki kearifan lokal yang kaya, dari filosofi Pancasila hingga konsep gotong royong, yang seharusnya dapat menjadi fondasi aksiologis dalam pengembangan AI. Namun, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai abstrak ini menjadi prinsip-prinsip konkret dalam desain dan implementasi sistem AI. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa kita abaikan jika kita ingin AI benar-benar melayani kepentingan masyarakat Indonesia secara luas.

Sumber: Diolah menggunakan Canva (2025)

Implementasi AI di Indonesia menghadirkan dilema etis yang kompleks, mulai dari bias algoritmik, privasi, hingga transparansi sistem, namun isu yang paling menonjol dan paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah dampaknya terhadap otomasi dan masa depan pekerjaan. Ketika teknologi AI mulai menggantikan tugas-tugas manusia, seperti penjaga karcis parkir, kasir, petugas administrasi, atau pekerjaan rutin berulang lain, muncul pertanyaan besar mengenai keadilan transisi bagi jutaan pekerja yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Kekhawatiran itu semakin diperkuat oleh ketimpangan akses dan literasi digital yang masih nyata, sehingga tidak semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk beradaptasi. Di tengah perkembangan pesat teknologi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan AI tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap mereka yang terdampak dari pergeseran lapangan kerja, melalui kebijakan reskilling dan upskilling yang terencana serta kerangka akuntabilitas yang jelas. Tanpa langkah strategis tersebut, otomasi berbasis AI berpotensi memperdalam jurang ekonomi dan menciptakan pengangguran struktural yang sulit diatasi.

Peluang dan Tantangan AI dalam Pendidikan Indonesia

Sumber: https://pendidikan.id

Sektor pendidikan merupakan salah satu domain di Indonesia yang paling berpotensi mengalami transformasi besar akibat pemanfaatan AI, sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, teknologi seperti sistem adaptive learning memungkinkan personalisasi pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar dan kecepatan memahami materi, sesuatu yang sangat dibutuhkan di Indonesia, di mana satu kelas sering berisi 30–40 siswa dengan kemampuan yang beragam. AI juga membuka peluang pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui guru virtual dan platform pembelajaran cerdas; misalnya, siswa di daerah 3T yang kekurangan guru mata pelajaran dapat mengakses penjelasan materi melalui chatbot edukatif atau video berpenjelas otomatis. Selain itu, AI dapat mengurangi beban administratif guru, seperti koreksi tugas sederhana atau penyusunan laporan perkembangan belajar, sebagaimana mulai diterapkan pada beberapa aplikasi pendidikan lokal yang memanfaatkan analisis otomatis. Dengan demikian, guru dapat lebih memusatkan perhatian pada interaksi yang membutuhkan empati dan pembinaan karakter, hal yang tidak dapat digantikan mesin, meski tetap diperlukan kebijakan yang memastikan penggunaan AI tidak mengurangi kualitas pendampingan manusia dalam proses belajar.

Meskipun AI menawarkan peluang besar bagi pembelajaran, pemanfaatannya di lingkungan sekolah Indonesia juga menghadirkan tantangan baru yang tidak boleh diabaikan. Salah satu persoalan yang kini paling menonjol adalah kecenderungan siswa menggunakan AI sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas, mulai dari menjawab pertanyaan, merangkum materi, hingga membuat esai, tanpa benar-benar memahami proses berpikir di balik jawaban tersebut. Ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar memperoleh jawaban yang benar, tetapi melatih kemampuan bertanya, menganalisis, mengevaluasi informasi, dan menciptakan gagasan baru. Kasus penyalahgunaan AI dalam konteks pendidikan telah menjadi perhatian global, di mana siswa menggunakan chatbot untuk menyelesaikan tugas tanpa proses berpikir yang autentik. Williamson dan Piattoeva (2022) menekankan bahwa AI tidak boleh menggantikan peran reflektif dan kognitif siswa dalam proses belajar. Jika siswa terbiasa menyerahkan proses berpikirnya pada AI, maka kemampuan berpikir kritis, nalar ilmiah, dan kreativitas berisiko melemah. Dari perspektif filsafat pendidikan, hal ini berarti pendidikan kehilangan fungsi humanisasinya: siswa tidak lagi dilatih untuk menjadi subjek yang berpikir, tetapi hanya menjadi pengguna yang menerima jawaban instan. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana memastikan AI digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar, sebagai alat eksplorasi dan pendamping berpikir, bukan sebagai substitusi yang mematikan rasa ingin tahu, kemandirian intelektual, dan perkembangan kreativitas siswa.

Kecerdasan buatan bukan sekadar fenomena teknologi; ia adalah cermin yang memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, apa yang kita nilai, dan masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun. Dalam konteks Indonesia, adopsi AI yang cepat tanpa refleksi filosofis yang memadai berisiko menciptakan sistem teknologi yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat kita yang beragam.

Filsafat sains, khususnya dalam dimensi aksiologi, mengingatkan kita bahwa setiap pilihan teknologi adalah pilihan nilai. Ketika kita memutuskan untuk mengadopsi sistem AI tertentu, kita secara implisit memilih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita, sebagai masyarakat, akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi teknologi, untuk terlibat dalam diskusi terbuka dan kritis tentang AI yang kita inginkan.

Kita perlu bertanya: AI seperti apa yang sesuai dengan filosofi Pancasila? Bagaimana AI dapat memperkuat nilai gotong royong alih-alih memperkuat individualisme digital? Bagaimana memastikan AI melayani kepentingan publik, bukan hanya kepentingan korporat? Bagaimana menjaga kemanusiaan di tengah algoritma?

Tantangan etis yang kita hadapi, dari bias algoritmik hingga kesenjangan digital, bukan sekadar masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan coding yang lebih baik. Ini adalah masalah nilai, keadilan, dan visi kolektif tentang masa depan. Begitu pula dengan integrasi AI dalam pendidikan: kesuksesan sejatinya bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari seberapa baik ia melayani tujuan fundamental pendidikan, mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat.

Sumber: Diolah oleh Canva

Mari kita tidak terjebak dalam euforia teknologi yang membuat kita lupa bertanya pertanyaan-pertanyaan mendasar. Mari kita tidak menjadi konsumen pasif dari AI yang dirancang di tempat lain dengan nilai-nilai yang mungkin asing bagi kita. Sebaliknya, mari kita secara aktif terlibat dalam membentuk ekosistem AI yang mencerminkan identitas, nilai, dan aspirasi kita sebagai bangsa. Ini memerlukan dialog, kritisisme konstruktif, dan keberanian untuk mempertanyakan narasi dominan tentang kemajuan teknologi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukan “seberapa cepat kita bisa mengadopsi AI?” tetapi “AI seperti apa yang benar-benar kita butuhkan?” Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah AI menjadi kekuatan yang membebaskan atau justru membelenggu, yang memanusiakan atau justru mereduksi manusia menjadi data. Pilihan ada di tangan kita, tetapi hanya jika kita mau berpikir, mempertanyakan, dan bertindak secara kritis dan kolektif.

REFERENSI

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown.

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381

Williamson, B., & Piattoeva, N. (2022). Education governance and datafication. In The handbook of digital education (pp. 65–76). Edward Elgar Publishing.